Perkara pendapat korupsi yg mengimbas megaproyek rumah kekinian Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berubah menjadi pengingat begitu kebijakan di bagian property belumlah juga ramah pada investasi.
Investasi pembangunan di wilayah kerapkali terkendala lantaran banyak kebijakan yang wajib dipenuhi.
Walaupun sebenarnya di lain bagian keikutsertaan swasta begitu dibutuhkan buat mendukung pemerintah menuntaskan soal minimnya rumah buat penduduk.
Pengamat peraturan publik Agus Pambagio mengemukakan, investasi pembangunan di wilayah kerapkali terkendala lantaran banyak kebijakan yang wajib dipenuhi.
Sebab itu, ketetapan wilayah (perda) yg membatasi investasi selayaknya langsung dicabut, cabut saja. Buat peraturan baru yg simple.
Menurutnya perihal ini pun berlangsung dengan izin pembangunan lain seperti pembangunan harga cat tembok project property. Perihal ini pula yg selanjutnya dipakai oleh pelaku yg tak bertanggung-jawab buat melaksanakan penyalahgunaan.
Sampai perizinan berubah menjadi seperti suatu komoditi. Di Indonesia ini yg laku komoditi itu yaitu izin. Coba bertanya ke industri, berapakah buat izin yg dibutuhkan tegasnya.
Ia mengatakan, pemda (pemda) mesti terus diingatkan biar tak membuat jadi lebih sulit investasi. " Kita gak bakal bersaing bila begini terus. Untungnya buat kepala wilayah serta barisannya buat rakyat gak ada.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan serta Permukiman Semuanya harga magic com Indonesia (APERSI) Edy Ganefo menyatakan, peraturan perizinan property yg dibikin pusat sangat bagus.
Akan tetapi pengerjaannya di level pemda masih amat memprihatinkan. Malahan implementasi pada tingkat wilayah yg kadangkala jauh dari impian, ujarnya.
Karenanya, ia menganjurkan pemerintah buat lekas melaksanakan reformasi pada pemda dalam soal jalankan kebijakan perizinan. Jangan sempat banyak penyalahgunaan kembali, sampai udah selayaknya ada pergantian di wilayah ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar